Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

by Ekonomi Syariah on December 31, 2009

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H / 16 September 2000 M

Incoming search terms:

  • sanksi bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutang di bank
  • Apa yang dilakukan nasabah ketika tidak mampu membayar hutangnya
  • denda terhadap nasabah yang menunda pembayaran dalam bank syariah
  • fatwa dewan syari`ah no 17/dsn-mui/ix/2000 tentang sanksi atasnasabah mampu yang menunda-nunda pembayara
  • sanksi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayarannya
  • sanksi terhadap nasabah yg tidak bisa mrmbayar hutang di bank
  • sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah dikenakan sebagai dana sosial

Leave a Comment

Previous post:

Next post:

</